Tanah Bumbu kembali menorehkan prestasi nasional di bidang penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kegiatan supervisi pelaksanaan RAN HAM tahun 2025 yang digelar pada 2 Juli lalu di kantor bupati, kabupaten ini berhasil meraih nilai sempurna 100. Capaian ini menempatkan Tanah Bumbu sebagai daerah dengan implementasi RAN HAM terbaik di Kalimantan Selatan.
Supervisi ini merupakan bagian dari evaluasi nasional oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk menilai pelaksanaan kebijakan HAM di tingkat daerah. Dalam sambutannya, Staf Ahli Bupati H. Yamani menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi kebijakan dan kerja kolaboratif lintas sektor. Ia menekankan pentingnya integrasi prinsip HAM dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta program sosial yang menyasar kelompok rentan seperti disabilitas, anak-anak, perempuan, dan masyarakat adat.
Penilaian ini tidak hanya menyoroti hasil akhir, namun juga memperhatikan proses pelaksanaan, keterlibatan masyarakat, serta inovasi kebijakan yang mendorong pemenuhan hak warga. Tim dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem yang menjamin keadilan sosial dan perlakuan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
RAN HAM, Kolaborasi Daerah‑Nasional, Perlindungan HAM Jadi Pilar di Tanah Bumbu
Menurut Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Karyadi, nilai 100 yang diraih Tanah Bumbu tidak datang secara instan, tetapi melalui proses panjang perbaikan sistem birokrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelibatan aktif komunitas sipil. Ia juga menggarisbawahi pentingnya mempertahankan capaian ini dengan terus memperluas cakupan kebijakan dan memperkuat monitoring partisipatif.
Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat daerah lain dalam mengimplementasikan RAN HAM secara lebih maksimal. Kabupaten Tanah Bumbu menjadi contoh bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dapat menghasilkan dampak konkret dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan berbasis HAM.
Pemkab Tanah Bumbu menyatakan akan terus mendorong integrasi prinsip HAM dalam program-program strategis daerah dan mengajak semua pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja sama menuju tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi martabat manusia.
